[Working Paper] Indonesia-Turkiye Bilateral Relation
Indonesia-Türkiye Bilateral Relations:
Pathways and Scenarios for Cooperation to 2050
Working paper ini membahas dinamika yang terus berkembang dalam hubungan Indonesia–Turki, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya. Kajian ini menegaskan bahwa kedua negara memiliki relevansi geopolitik yang semakin besar dan kepentingan nasional yang saling melengkapi, menjadikan kemitraan keduanya semakin penting di tengah ketidakpastian global.
Dalam pembahasannya, kajian ini mengidentifikasi tiga lapisan prioritas kerja sama strategis, regional, dan teknis untuk memastikan keselarasan jangka panjang antara Indonesia dan Turki. Pada tingkat strategis, diusulkan pelaksanaan program bersama dan dialog terstruktur yang didukung oleh kedua Kementerian Luar Negeri melalui kolaborasi dengan lembaga think tank guna memperkuat ketajaman analisis kebijakan. Pada tingkat regional, disarankan agar Turki dilibatkan dalam mekanisme dialog ASEAN seperti SOM, AICHR, dan ACWC untuk mendorong pemahaman bersama serta koordinasi multilateral. Sementara pada tingkat teknis, paper ini menekankan pentingnya membangun jembatan institusional di bidang kepabeanan, perbankan, perizinan, dan sistem pembayaran guna memperlancar interaksi bisnis dan kerja sama ekonomi antar pelaku usaha.
Lebih lanjut, temuan utama dalam makalah ini menyoroti pentingnya percepatan kerja sama di sektor industri pertahanan, dengan tetap memperhatikan tekanan geopolitik eksternal yang dapat mempengaruhi proses alih teknologi. Kajian ini juga menekankan perlunya keterlibatan awal antara bank sentral kedua negara untuk memastikan kelayakan perjanjian perdagangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di masa depan. Di luar bidang ekonomi, makalah ini mendorong penguatan hubungan antar parlemen, akademik, dan think tank, serta kolaborasi media antara ANTARA dan Anadolu Ajansi untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan kerjasama berbasis soft power.
Melalui analisis yang terstruktur dan berbasis kepentingan strategis, paper ini memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi jangka panjang untuk memperkuat hubungan Indonesia–Turki secara menyeluruh saling menguntungkan, berkelanjutan, serta mampu menjembatani koordinasi jangka pendek dengan visi kemitraan strategis di masa depan.
KADIN: Global & Economic Outlook Q1-2025
Synergy Policies, represented by Dinna Prapto Raharja, Ph.D., participated in the Kadin Global and Domestic Economic Outlook 2025 event as the moderator of a discussion session. The event was organized by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) on Thursday, June 12, 2025, from 1:30–4:00 PM WIB, held on the 29th floor of Menara Kadin, Jakarta, and also conducted in a hybrid format via Zoom.
Carrying the theme “Extracting Trade Barriers and Global Economic Turbulence for National Economic Resilience,” the event brought together stakeholders from policymakers, business actors, and economic experts. The discussion focused on identifying global and domestic economic challenges—particularly those related to trade disruptions and financial volatility—as well as strategies to strengthen Indonesia’s economic resilience.
The Urgency of Cooperation in Overcoming IUU fishing in Indonesia
"Tackling Challenges of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing" organized by Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) and the United States Embassy in Indonesia took place on June 8 2023. Present as a speaker in the discussion was Deputy Operations Officer for the Security Agency, Laksda Bambang Irawan; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Dr. Anastasia R.T.D. Kusumawardhani; Executive Director of Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, Ph.D; and Kompas Journalist, Lukita Grahadyarini. This discussion aims to commemorate International Day Against IUU Fishing on June 5. "IUU Fishing does not only talk about the fish on our dinner table but also contains the blood and sweat of the fishermen involved in it," said Dinna to start the material. The driving factors for IUU fishing include weak and complicated monitoring processes at ports, business competition in fisheries which is a capital-intensive industry, as well as the vulnerability of coastal communities who are often involved in debt, and are complicated by expensive and complicated permit models. Moreover, the ships owned by Indonesian fishermen are on average under 30 GT, and can only go to sea in areas less than 12 Nautical Miles. Even though each type of fish has different fishing techniques and fishing equipment. “A good strategy to deal with this problem is to make policies that are people-centered and look at the reality on the ground; complete regulations and ratify ILO Convention 188 which regulates forms of protection for fishing vessel crews and their mechanisms; "Port reform in Indonesia is related to governance, budgeting, and cooperation for monitoring ship size control," said Dinna.
[RESEARCH PAPER, 2022]
LEGALIZING DEFICIT OF DECENT WORK? SOCIAL DIALOGUE IN THE INDONESIAN GIG ECONOMY FOR ONLINE OJEK (OJOL)
A research to map the social dialogue in platform economy in Indonesia, published by ITUC Asia-Pacific, supported by ITUC Asia-Pacific & ILO ACTRAV.