• Synergy Policies

Dampak Kudeta Myanmar terhadap Indonesia dan Geopolitik Asia Tenggara

Updated: Feb 8, 2021




by Dinna Prapto Raharja, Founder of Synergy Policies,

Associate Professor in International Relations



Kudeta yang dilakukan pihak angkatan militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint sejak Senin, 1 Februari 2021 lalu membuat suasana dalam negeri Myanmar mencekam. Tidak hanya mempengaruhi gejolak politik dalam negeri, kudeta yang diawali oleh penolakan hasil pemilu dari pihak militer Myanmar itu pun mempengaruhi geopolitik wilayah sekitar negara tersebut, termasuk Indonesia.


Pertama, kawasan Asia Tenggara yang menjadi pilar penting dalam politik luar negeri Indonesia semakin menjauh dari karakter demokratis. Artinya, agenda-agenda politik luar negeri lewat ASEAN akan bergantung pada persetujuan dari pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang di dalam negerinya menjalankan sikap semena-mena dan acuh pada kehendak rakyatnya. Tentu saja hal ini berdampak negatif pada idealisme masyarakat yang memimpikan keutamaan pada nasib rakyat dan partisipasi masyarakat dalam proses-proses ASEAN. Bagi negara-negara mitra dialog ASEAN, hal ini bisa dijadikan alasan untuk mendiskreditkan ASEAN.


Kedua, sebelum kudeta, politik di Myanmar sebetulnya cenderung Tengah ke Kanan (center-right) atau artinya pemerintah yang berkuasa cenderung mempertahankan status quo dengan militer yang walaupun tidak memegang kekuasaan penuh tetapi tetap menentukan kebijakan politik luar dan dalam. Partai NLD selama ini mencoba menghindari konfrontasi dengan militer secara terbuka dan mencoba melakukan reformasi dari dalam. Tumbalnya adalah partai NLD dan Aung Sang Suu Kyi yang dijauhi oleh Eropa dan Barat karena dianggap cenderung pro militer. Secara internal, kubu militer dan sipil ini terus bersitegang di dalam pemerintahan. Kenyataannya, meski NLD dan ASSK sudah mencoba untuk bersikap moderat, militer tetap merasa insecure dan momentum kemenangan NLD kemarin menjadi pemicu bagi militer untuk mencegah transisi kekuasan sipil ke militer.


Secara politik, tentu akan ada gelombang protes dari segala penjuru, tetapi dari sisi ekonomi apakah gelombang protes itu akan mengembalikan demokrasi Myanmar ke jalur yang semestinya? Hal ini dapat kita lihat dari sikap China, AS dan para sekutunya yang sudah berinvestasi ke Myanmar.


Apa langkah Indonesia dalam menanggapi isu ini sudah tepat?


Indonesia sudah bersuara, namun baru sebatas suara dari Kementerian Luar Negeri. Artinya belum dari Presiden yang sayangnya, dalam situasi seperti di Myanmar ini, Kemenlu akan dipandang sebelah mata.


Perihal tanggapan dari Kemenlu, yakni meminta segenap kalangan menahan diri dan menyebutkan bahwa penggunaan prinsip-prinsip dalam piagam ASEAN tentang komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional perlu dilakukan & bahwa penyelesaian sengketa terkait hasil pemilu diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Saya cenderung melihat tanggapan dari Kemenlu tersebut akan dianggap angin lalu karena mengasumsikan sistem politik dalam kondisi normal. Myanmar tidaklah dalam kondisi normal; negara itu terus menerus melalui masa kritis dimana masyarakatnya menanggung ketidakpastian hukum bahkan kekerasan dan pembunuhan.


Sekadar mengingatkan semua pihak untuk menahan diri sebenarnya lagi-lagi pengabaian pada gerakan demokratisasi yang menjadi nafas politik luar negeri dan dalam negeri di Indonesia. Secara tidak langsung keputusan Indonesia yang kurang aktif mengulurkan tangan pada kesulitan masyarakat Myanmar untuk berdemokrasi, ikut menyumbang tantangan terjadinya kudeta saat ini.


Dalam situasi ini, Presiden RI hendaknya tegas mengambil inisiatif untuk mendekati Myanmar, menjamin keselamatan para pemimpin politik sipil di Myanmar, dan mengupayakan dialog dan kerjasama berkelanjutan sebagai uluran tangan bagi persatuan Myanmar dan stabilitas kawasan. Pendekatan oleh Presiden ini penting karena kondisi Myanmar secara geopolitik strategis, berbatasan langsung dengan China, India, Bangladesh, Thailand, dan Laos sehingga kondisi tidak stabil di wilayah itu akan menciptakan kantong-kantong kekerasan, konflik dan ekstremisme yang membahayakan kawasan. Pengalaman Indonesia berdemokrasi harus diakui belum sepenuhnya cukup untuk memecahkan banyak ketegangan sosial dan politik yang rumit di Myanmar tetapi Myanmar pada dasarnya butuh mitra yang serius untuk memikirkan nasib masyarakatnya yang tercerai berai. Indonesia bisa melunakkan hati militer dengan menjanjikan berbagi pengalaman tentang keuntungan berdemokrasi dan cara-caranya meskipun awalnya terasa berat bagi kalangan militer. Kelompok-kelompok sipil di Myanmar perlu diberi inspirasi yang positif untuk terus berevolusi memperjuangkan demokrasi.


Semua hal ini tidak ada urusannya dengan campur tangan pada dalam negeri Myanmar. Kuncinya adalah ketulusan dan tindak lanjut yang jelas sampai ke level akar rumput, dan bukannya gaya-gayaan tampil demi ditonton publik. Yang berbeda dari esensi kegiatan bilateral dengan Myanmar ataupun ASEAN dengan negara-negara lain adalah kedekatan emosional, keinginan mendekat, dan keinginan saling membantu. Ini yang sampai hari belum terlalu terasa di tataran diplomasi kita dengan Myanmar. Terakhir kali kita bisa merasakan kedekatan itu adalah saat kita gandeng Myanmar masuk ASEAN dan kegiatan-kegiatan terbatas di mana Myanmar kita ajak untuk berdialog. Namun sayangnya sampai saat ini, ekosistem bagi demokrasi di Myanmar belum terbangun. (*)

16 views0 comments