Artikel ini dipublikasikan oleh benarnews.org dengan judul "Indonesia Desak Beijing untuk Dukung Solusi Damai di Myanmar" atau pada tautan berikut.
Menampilkan pendapat Dinna Prapto Raharja, Ph.D,
Pendiri Synergy Policies dan Dosen Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Tidak ada kejelasan tenggat waktu pelaksanaan lima poin konsensus ASEAN.
Indonesia pada hari Senin (7/6) mengatakan ASEAN akan menghargai bantuan Beijing dalam mendorong solusi damai di Myanmar di mana ratusan orang telah tewas di tangan militer sejak junta negara tersebut menggulingkan pemerintahan yang sah pada Februari.
Lima poin konsensus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tentang Myanmar perlu segera ditindaklanjuti, kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada wartawan di sela-sela pertemuan antara menteri luar negeri dari kawasan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi.
“Dukungan RRT (Cina) kepada ASEAN guna menindaklanjuti 5 point of consensus akan sangat dihargai, karena hal ini akan memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang terjadi,” kata Retno dalam pembicaraan bilateral dengan Wang di Chongqing, di sebuah kota di barat daya Cina.
“Kami juga mendiskusikan pentingnya krisis politik di Myanmar untuk segera ditangani dan dukungan Cina atas upaya ASEAN akan sangat penting.”
Retno, dalam pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Cina juga meminta komitmen dari pihak militer Myanmar untuk turut mengimplementasikan lima poin konsensus yang disepakati usai pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April lalu, termasuk akses bagi utusan khusus ASEAN ke Burma.
“Special Envoy harus mendapatkan akses untuk dapat berbicara dan ini tentunya memerlukan komitmen dari Militer Myanmar,” kata Retno dalam konferensi pers secara virtual dari Chongqing.
“Hal ini merupakan mandat yang sudah jelas tercantum di dalam five-point of consensus yaitu berkomunikasi dengan semua pihak,” kata Retno di sela-sela pertemuan Cina-ASEAN.
Kelompok hak asasi manusia mencatat lebih dari 800 warga sipil telah tewas dalam kekerasan oleh tentara sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar awal Februari lalu.
Isi konsensus yang dicapai dalam pertemuan pemimpin ASEAN antara lain penghentian kekerasan, pengiriman utusan khusus ke Myanmar untuk memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan sekretaris jenderal dan mengirimkan bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Kedua Brunei yang juga ketua ASEAN tahun ini, Erywan Pehin Yusof pada Sabtu (4/6), bertemu dengan pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing di Naypyidaw untuk menyampaikan nama-nama kandidat yang ditunjuk sebagai utusan khusus blok kawasan itu, menurut pernyataan ASEAN.
Erywan turut menyampaikan untuk pertama kalinya seruan pembebasan tahanan politik yang dijebloskan oleh junta Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Pernyataan tertulis ASEAN tidak menyebutkan apa tanggapan junta Myanmar terhadap utusan khusus maupun pembebasan tahanan. Pernyataan itu juga tidak mengungkap siapa nama-nama yang diajukan oleh ASEAN.
Dalam berbagai kesempatan, Min Aung Hlaing menyatakan pihaknya tidak akan menyetujui kunjungan utusan ASEAN juga tidak akan menerapkan konsensus lima poin yang dicapai dalam pertemuan yang juga dihadirinya itu.
Retno dalam pertemuan dengan Ketua dan Sekjen ASEAN di Cina, Senin, menekankan bahwa tugas sembilan menteri luar negeri ASEAN untuk mengimplementasikan lima poin konsensus tersebut.
“Selain memerlukan komitmen sembilan negara anggota ASEAN untuk terus bekerja keras mendorong implementasi five-point consensus, keberhasilan implementasi five points of consensus memerlukan komitmen Myanmar, terutama pihak Militer,” katanya.
Dinna Prapto Raharja, akademisi dan pakar hubungan internasional dari Synergy Policies di Jakarta, mengatakan sulit untuk menindaklanjuti sejauh mana negara-negara anggota ASEAN telah bertindak untuk Myanmar karena sejak awal tidak ada linimasa yang jelas perihal implementasi dari lima poin konsensus tersebut.
“Tidak ada timeline yang pernah dibuat. Yang ada hanya semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa semua wajib menunggu ketua, apapun bentuknya itu. Padahal di antara anggota ASEAN pun tidak bulat pandangannya soal Myanmar,” kata Dinna kepada BenarNews.
Pihaknya meragukan bahwa ASEAN mampu bergerak cepat dalam memfasilitasi dialog untuk penyelesaian konflik di Burma.
“Saya melihat ASEAN saat ini seperti zombie, mayat hidup yang hilang ruhnya. Entah para menteri luar negeri itu membawa apa di agendanya, yang dipikirkan prosedur nyaman saja,” tukasnya.
Rizal Sukma, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies di Jakarta sebelumnya mengatakan kepada BenarNews bahwa pertemuan ASEAN-Cina bisa dijadikan sebagai momentum menguatkan dukungan negara Asia Timur itu bagi rencana kawasan untuk mengimplementasikan lima poin konsensus dari segi bantuan kemanusiaan.
“Tapi ASEAN juga butuh dukungan dari mitra dialog yg lain lain juga; Korea, Jepang, AS,” kata Rizal.
Laut Cina Selatan
Pada isu Laut Cina Selatan, Retno turut menyampaikan dorongan agar ASEAN dan Cina segera melanjutkan perundingan aturan perilaku atau code of conduct (CoC), yang menurutnya “sangat lambat,” dan menawarkan Jakarta sebagai tuan rumah negosiasi dalam waktu dekat.
“Saya menekankan bahwa kemampuan kita mengelola Laut Tiongkok Selatan akan menjadi ujian bagi hubungan ASEAN-RRT,” ujar Retno, sambil menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mematuhi aturan perilaku di Laut Cina Selatan.
“Saya mengulangi kembali bahwa kemampuan kita mengelola Laut Cina Selatan akan dapat memperkuat kemitraan kita yang setara, saling menguntungkan dan sangat diperlukan bagi perdamaian dan stabilitas global. Dan semua harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS 1982,” ujarnya.
Pembahasan perihal kode tata perilaku Laut Cina Selatan yang berlangsung pada tahun lalu terhenti akibat pandemi COVID-19. Saat itu, perumusan CoC sudah sampai pada tahap pembacaan draf isi atau first reading.
ASEAN dan Cina saat itu menjadwalkan untuk memulai proses pembahasan materi atau second reading di Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Cina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan kepada BenarNews pihaknya belum menerima informasi lebih jauh perihal apakah Jakarta bakal menjadi tuan rumah pembahasan tersebut dalam waktu dekat.
“Sebaiknya ditunggu penjelasan lebih lanjut sekembalinya Ibu Menlu,” kata Faizasyah. Menlu Retno dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Selasa.
Indonesia menempatkan diri sebagai pihak yang tidak ikut bersengketa wilayah di Laut Cina Selatan.
Kendati demikian, pemerintah menekankan bahwa CoC dapat menjadi kunci penyelesaian konflik yang kerap menyinggung perbatasan terluar Indonesia, Pulau Natuna Utara, karena kehadiran kapal-kapal asing Cina.