Artikel ini dipublikasikan oleh kompas.com dengan judul "Pendekatan Indonesia ke Pemerintahan Baru Israel Perlu Diubah jika Ingin Bantu Palestina Lebih Jauh" atau pada tautan berikut.
Menampilkan pendapat Dinna Prapto Raharja, Ph.D,
Pendiri Synergy Policies dan Dosen Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Indonesia disarankan untuk melakukan terobosan pendekatan jika ingin membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan pemerintahan baru Israel. Terlebih lagi, mengingat cara lama Indonesia terbukti tidak efektif.
“Cara-cara yang dipakai Indonesia sejak 1948 terbukti tidak efektif, sudah mentok bahkan. Karena kekuatan Palestina sebagai suatu entitas politik pun makin tercerai berai,” ujar Dinna Prapto Raharja, praktisi dan pengajar Hubungan Internasional, kepada Kompas.com pada Senin (14/6/2021).
Menurutnya, membangun hubungan dengan Israel menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan saat ini.
Adapun dalam kenyataannya, sudah bertahun-tahun Indonesia dan negara-negara pesaing di Asia menggunakan produk dan teknologi Israel yang memang terdepan di tingkat global.
Dalam kenyataannya juga, menurut pandangan ahli, membuka hubungan diplomatik tidaklah sama dengan mengakui bahwa tindakan Israel kepada Palestina adalah benar.
“Hubungan diplomatik itu ada banyak dimensi, yang penting adalah kita punya strategi jelas, sigap, dan taktis,” ujar Dinna yang juga pendiri Synergy Policies.
Posisi Indonesia dalam konflik Israel Palestina saat ini juga dinilai bisa lebih berpengaruh dan berpotensi mampu menekan "Negeri Zionis", yang kini di bawah pemerintahan Perdana Mentri baru Israel Naftali Bennett.
Hal itu terlihat dari sejumlah faktor seperti kondisi neraca perdagangan Israel yang defisit dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Artinya, Indonesia memiliki keunggulan tertentu yang bisa dijadikan kekuatan untuk menekan Israel.
Selain itu, setelah terpilihnya pemerintahan baru Israel saat ini, kondisi di dalam “Negeri Zionis” sedang koyak persatuannya.
Masuknya kubu Arab ke koalisi pemerintah dikhawatirkan justru membuat mereka kehilangan alasan untuk berbeda pendapat dengan kubu-kubu partai kanan di dalam Israel.
Faktor ketiga yang bisa menguatkan posisi Indonesia adalah karena Liga Arab dan OKI terbukti tidak bisa mengangkat isu Israel-Palestina. Apalagi, saat ini perekonomian mereka tertekan akibat Covid-19 dan kegagalan melakukan diversifikasi ekonomi.
“Indonesia bisa menjadi kekuatan alternatif di luar negara-negara Arab itu,” terang Dinna.
Jika serius membantu Palestina lebih jauh, menurutnya, Indonesia sudah punya jalur untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam Israel dan Palestina.
Terlebih lagi ketika jalur komunikasi, ekonomi, dan politik dibuka.
“Indonesia juga punya alasan untuk lebih sigap dan akuntabel tentang perjuangan membela Palestina dibandingkan kalau pasif saja seperti sekarang.”