Sejak tanggal 23 Oktober 2023 hingga 10 Januari 2024 Synergy Policies dan Trade Union Rights Centre (TURC) menelusuri proses dan pertimbangan serta perkembangan di balik manfaat, iuran, serta penegakan hukum Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kami telah mengumpulkan data berbasis wawancara mendalam dan FGD dengan Unsur Pemerintah Pusat (Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, dan Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI), Unsur Pemerintah Daerah (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jawa Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dan Unsur Serikat Pekerja (DPP KSBM, KSPSI AGN, Pekerja pengakses JKP, Pekerja pengakses JKP, dan Pekerja pengakses JKP), Unsur Pegiat Jaminan Sosial (BPJS Watch dan FP Jamsos), serta Ahli Jaminan Sosial.
Mempertimbangkan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam proses merevisi PP JKP Nomor 37/2021 maka kami menganggap perlu bahwa unsur serikat pekerja dapat duduk bersama dan membahas hasil temuan penelitian tersebut pada tanggal 27 Februari 2024 mendatang di Ruang Synergy.