by Dinna Prapto Raharja, Founder of Synergy Policies,
Associate Professor in International Relations
Pada Selasa, 2 Desember 2021, para aktivis Myanmar bertemu dan melakukan konferensi pers. Mereka mengatakan sangat berharap agar negara-negara ASEAN, bahkan Jepang dan Cina, untuk membantu menekan pemerintah junta militer Myanmar agar tidak melanjutkan pemberlakuan hukum darurat untuk satu tahun ke depan dan membebaskan para pemimpin yang ditahan. Mereka bahkan mengusulkan embargo atau pengenaan sanksi pada pejabat militer Myanmar.
Mari saya berikan konteks terlebih dahulu tentang respon-respon yang berkembang terhadap Myanmar belakangan ini;
Pertama, bahwa proses transisi demokrasi di Myanmar ini bukan baru terjadi setahun dua tahun, tetapi sudah sejak 2008 (yang berarti sudah berlangsung selama 12 tahun). Di mana negosiasi politik terus dilancarkan kalangan sipil yang sampai hari ini tokoh utamanya adalah Aung San Suu Kyi. Hasilnya pun mulai terlihat dari waktu ke waktu. Misalnya pemilu 2010, yang meskipun dimenangkan militer tetapi ada boikot dari sejumlah partai untuk tidak ikut pemilu. Lalu dalam pemilu 2015, partisipasi publik meningkat terutama dari kalangan perempuan. Setelah itu, dalam pemilu 2020, antusiasme warga sangat tinggi. Tempat pemungutan suara sampai harus memperpanjang waktu dilaksanakannya pemungutan suara karena sampai pukul 4 sore pun antrian masih berlangsung. Saat kondisi darurat diberlakukan dua hari lalu, rakyat biasa di Yangon berani menyuarakan protes bersama dengan memukul alat-alat dapur seperti panci dan sebagainya, di rumah masing-masing, pada saat bersamaan. Hal ini mengartikan bahwa demokratisasi di Myanmar dibanding hari ini dan 12 tahun lalu sudah berkembang ke arah kemajuan.
Kedua, sayangnya, ruang tumbuh untuk demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM di ASEAN justru menipis. Kesempatan yang ada untuk memperkuat demokrasi di kawasan berkurang terus. Mekanisme HAM di ASEAN yang lahir 2009 terus terpinggirkan, bahkan pada tahun 2018 ada upaya sejumlah negara mengurangi anggaran dan kegiatan mekanisme HAM. Negara demokratis seperti Indonesia, Malaysia, Filipina di tataran Menteri lebih fokus pada urusan ekonomi dan kurang tekun mendesak urusan kerjasama demokrasi dan HAM. Kerjasama-kerjasama luar negeri soal HAM dengan negara Barat seperti AS dan Uni Eropa juga makin berkurang. Jadi, meski secara retorik terus ada tekanan pada ASEAN untuk lebih demokratis dan menghormati HAM, ruang di ASEAN justru makin terbuka untuk manuver-manuver non-demokratis semacam yang dilakukan militer Myanmar.
Hal ini disayangkan karena kita tak bisa menampik bahwa negara yang sedang transisi menuju demokrasi —apalagi yg sistem politiknya masih bergantung pada militer, sangat butuh ekosistem yang mendukung. Mengulurkan tangan seperti membantu mengarahkan dan membuka jalan untuk unsur sipil saling terhubung di ASEAN adalah contoh bentuk bantuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN sebagai suatu komunitas.
Jadi, kalau kita berharap ASEAN bersuara bulat terhadap Myanmar, ini mimpi jangka panjang. Masing-masing negara ASEAN pada dasarnya bergerak secara otonom dalam urusan politik luar negeri. Sejumlah negara ASEAN dari awal memang tutup telinga akan apa yang berkembang dalam urusan demokrasi dan pelanggaran HAM di Myanmar. Walaupun sekarang ada yang menyuarakan berbeda, itu sebatas retorika belaka. Kalau berharap tekanan eksternal seperti sanksi akan berguna, ini juga salah.
Dengan dua kondisi di atas, menetapkan embargo justru akan menghantam gerakan demokratisasi yang mulai bersemi di Myanmar. Hal ini disebabkan oleh penduduk Myanmar terdiri dari 54 juta penduduk dan 70% di antaranya tinggal di desa dengan sumber penghasilan dari sektor tradisional. Sektor-sektor ekonomi yg banyak merekrut pekerja seperti manufaktur justru tidak berkembang dikarenakan negara-negara yang berebut investasi di Myanmar justru masuk ke sektor ekstraktif seperti minyak, gas dan produk pertambangan lain. Dan dengan sistem yang korup dan berbasis hubungan personal dengan oknum-oknum militer, dipastikan Myanmar akan menemukan cara bertahan meskipun ditekan lewat embargo.
Sejak jauh-jauh hari, sejumlah kalangan mengundang Jepang untuk lebih terlibat dalam perekonomian Myanmar. Hal ini untuk menyeimbangkan pengaruh China dan juga mengubah kecenderungan pendekatan bilateral di Myanmar. Selain itu, Myanmar juga menerima investasi cukup signifikan dari Singapura, Vietnam, Thailand, AS, Inggris dan beberapa negara Skandinavia. Tapi karena sektor yang disentuh ekstraktif dan jasa, maka pendekatan multilateral belum tumbuh; sektor yang berkembang cenderung hanya menguntungkan elit militer. China pun juga sudah menguasai sektor-sektor strategis termasuk persenjataan.
