Artikel ini dipublikasikan oleh benarnews.org dengan judul "Rusia Dukung ASEAN untuk Usahakan Perdamaian di Myanmar" atau pada tautan berikut.
Menampilkan pendapat Dinna Prapto Raharja, Ph.D,
Pendiri Synergy Policies dan Dosen Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Moskow, demikian juga Cina, adalah pemasok senjata bagi junta Myanmar.
Rusia menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian damai dari konflik yang terjadi di Myanmar melalui mekanisme ASEAN dan implementasi lima poin konsensus yang telah disepakati para kepala negara di kawasan, demikian Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam kunjungan kerja di Jakarta, Selasa (6/7).
Lavrov mengatakan consensus yang dicapai pada pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta bulan April “merupakan dasar untuk mengembalikan situasi ke kenormalan” pasca kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021.
“Kami menekankan kembali dukungan untuk implementasi lima poin konsensus ASEAN,” kata Lavrov dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Enam kepala negara serta tiga perwakilan negara ASEAN termasuk pimpinan militer Myanmar yang melakukan kudeta, Min Aung Hlaing, hadir dalam KTT khusus pada akhir April di Jakarta untuk membahas situasi terkini di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, disepakati lima kesepakatan bagi kawasan memfasilitasi perdamaian di Burma.
Konsensus itu antara lain menyerukan diakhirinya segera kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak dan mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ASEAN. Para pemimpin juga menyepakati pemberian bantuan kemanusiaan terkoordinasi ASEAN dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Myanmar menyetujui kelima poin tersebut, namun beberapa hari kemudian junta mengatakan tidak akan mengimplementasikannya hingga ada “stabilitas” di negara itu.
Kelompok hak asasi manusia mencatat hampir 900 orang tewas di tangan militer selama protes yang terjadi sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Bulan lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan militer Myanmar untuk memulihkan pemerintahan demokratis, dan mendesak negara-negara anggota untuk "mencegah aliran senjata" ke negara itu.
Tetapi Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand, yang juga merupakan anggota ASEAN abstain dalam pemungutan suara itu, yang menandakan bahwa blok kawasan itu terpecah dalam masalah ini.
Rusia--bersama Cina--juga memilih abstain dalam pemungutan suara terkait dukungan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 yang menyerukan penghentian pasokan senjata ke Myanmar pada 14 Juni 2021 itu.
“Rusia termasuk pemasok senjata yang signifikan untuk Myanmar. Lebih tepatnya, Rusia menjadi salah satu kompetitor Cina dalam hal penyedia senjata untuk junta militer di Myanmar,” kata Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional bersama Synergy Policies di Jakarta, kepada BenarNews.
Ia menilai Rusia menunjukkan keberpihakan yang tidak jelas, terlebih setelah pada bulan lalu, Moskow mengundang pimpinan junta Myanmar untuk menghadiri konferensi militer di sana.
Gilang Kembara, Peneliti Departemen Hubungan Internasional di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, mengatakan dukungan Rusia dan juga mitra eksternal lainnya bisa dibutuhkan oleh ASEAN sebagai bentuk legitimasi atas mekanisme yang disepakati.
“Dukungan seperti ini, dari mitra eksternal, memang sangat dinanti-nantikan oleh ASEAN. Sebagai bentuk legitimasi bahwa kawasan sanggup membuat mekanisme yang tepat dalam upaya penyelesaian konflik Myanmar,” kata Gilang, melalui sambungan telepon dengan BenarNews.
Namun di sisi lain, Gilang mengkhawatirkan legitimasi itu kemudian memunculkan kepuasan bagi kawasan yang lalu berpotensi mengabaikan misi utamanya.
“Urusan siapa yang memimpin Myanmar atau siapa utusan khusus yang akan dikirim, mungkin jadi tertunda.”
The Quad
Menlu Retno pada kesempatan itu kembali menekankan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menggarisbawahi pada kerja sama yang inklusif, transparan, dan terbuka.
“Indonesia dan negara-negara ASEAN menekankan pentingnya kerja sama konkret yang bermanfaat bagi rakyat. Indonesia akan menghargai dukungan Rusia untuk kerja sama Indo-Pasifik,” katanya.
Gilang dari CSIS mengatakan, Rusia tengah berupaya mencari jaminan bahwa negara-negara mitranya di kawasan Asia Tenggara ini tidak ikut berpihak pada poros yang disebutnya sebagai “inisiatif keamanan kolektif baru”.
“Dari sisi Rusia, mereka mencari kepastian bahwa tidak ada negara di ASEAN yang ingin bergabung dengan poros The Quad ini. Memastikan dialog masih tetap terbuka antara ASEAN dan Rusia terlepas konstelasi geopolitik yang muncul,” katanya, merujuk pada Kelompok Quad, yang terdiri dari empat negara Asia Pasifik: Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia, yang berencana menggelar pertemuan tingkat tinggi dalam waktu dekat untuk membahas persoalan infrastruktur di tengah pengaruh Cina.
Lavrov pada akhir tahun lalu, mengatakan inisiatif Quad yang diluncurkan “Negara Barat” sebagai permainan baru yang mengekang pengaruh Rusia dan Cina dengan menarik pihak-pihak lain ke dalam dunia unipolar dengan cara apapun yang memungkinkan.
Selain membahas situasi Myanmar, Rusia juga menyampaikan komitmennya terkait peningkatan kerja sama bilateral dengan Indonesia di sektor pendidikan, teknologi, keamanan, hingga ekonomi. Rusia turut me
Kedua pihak juga membahas rencana kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Jakarta pada akhir tahun ini, yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.
“Dan saya sangat senang mendengar dukungan dari Sergey Lavrov terkait presidensi Indonesia di G20 pada tahun depan,” tukas Retno.
Lavrov tiba di Indonesia pada Senin, dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama empat hari ke Asia Tenggara yang dimulai dari pertemuan dengan Sultan Hassanah Bolkiah di Brunei Darussalam.
Setelah dari Jakarta, Lavrov dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Laos.
Suplai Vaksin
Rusia dan Indonesia juga menjajaki peluang kerja sama pengadaan dan produksi vaksin untuk mendukung ketersediaan pasokan bagi komunitas global.
“Kami menegaskan kesiapan kami untuk bekerja sama erat dengan Indonesia secara bilateral, termasuk tidak hanya kemungkinan memasok vaksin, tetapi juga memproduksinya di Indonesia,” kata Lavrov.
Lavrov mengatakan kerja sama ini sejalan dengan inisiatif Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait aksesibilitas vaksin bagi semua. “Baik Rusia dan Indonesia menyepakati bahwa vaksin harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat internasional,” katanya.
Empat vaksin COVID-19 telah terdaftar di Rusia, yakni Sputnik V dan Sputnik Light dari Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, EpiVacCorona produksi Vector State Scientific Center of Virology and Biotechnology, dan CoviVac produksi Chumakov Federal Scientific Center.
Belum diketahui vaksin mana yang dibicarakan untuk diproduksi di Indonesia, namun Retno mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Juni telah berkunjung ke Moskow untuk melihat langsung fasilitas produksi vaksin Sputnik V.
Retno menambahkan, kerja sama ini bakal diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan kedua negara dalam waktu dekat.
“MoU ini akan menjadi landasan kerja sama kesehatan jangka menengah dan panjang, termasuk rencana bersama-sama memproduksi vaksin Rusia di Indonesia,” kata Retno.
Indonesia, melalui perusahaan farmasi pelat merah PT Bio Farma, saat ini tengah menggenjot produksi vaksin asal Cina, Sinovac Biotech, dengan kapasitas 25 juta dosis per bulan.
Hingga Juni, Indonesia telah menerima pengiriman 105 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan awal Agustus, akan ada 85 juta vaksin Sinovac yang siap digunakan untuk mengejar vaksinasi 2 juta orang per harinya.
Pekan lalu, Indonesia juga menerima 1 juta dosis vaksin AstraZeneca dari Jepang melalui skema multilateral COVAX. Total, Indonesia saat ini telah memiliki 9,2 juta dosis vaksin AstraZeneca, serta 2 juta dosis vaksin dari Sinopharm Cina.