Artikel ini dipublikasikan oleh benarnews.org dengan judul "AS Desak ASEAN Tuntut Komitmen Militer Myanmar" atau pada tautan berikut.
Menampilkan pendapat Dinna Prapto Raharja, Ph.D,
Pendiri Synergy Policies dan Dosen Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Pakar sebut penunjukan utusan khusus sudah ketinggalan momentum.
Amerika Serikat pada Rabu (14/7) mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan, memulihkan demokrasi dan membebaskan tahanan yang ditangkap dalam kudeta Februari lalu.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga menyerukan menteri luar negeri ASEAN dalam dalam pertemuan virtual untuk segera meminta komitmen Myanmar akan pelaksanaan lima poin konsensus yang dicapai pemimpin negara Asia Tenggara itu pada pertemuan di Jakarta April lalu
“Blinken menyerukan ASEAN “untuk mengambil tindakan bersama untuk mendesak dihentikannya kekerasan, pemulihan transisi demokrasi di Burma, dan pembebasan semua yang telah ditahan dengan tidak adil,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam pernyataan tertulis.
“Menlu AS mengatakan lima butir konsensus ASEAN merupakan langkah maju yang penting dan mendesak ASEAN untuk mengambil tindakan segera untuk meminta pertanggungjawaban rezim Burma atas konsensus itu dan menunjuk utusan khusus.”
Menurut Assistance Association for Political Prisoners, sebuah kelompok HAM Myanmar yang berbasis di Thailand, setidaknya 906 orang telah tewas di tangan militer dan 1.963 lainnya ditahan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung setiap hari sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil pimpinan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.
Blinken dalam pertemuan virtual, Rabu pagi, turut menyatakan “keprihatinan yang mendalam” atas kudeta di Myanmar sambil mengingatkan bahwa ASEAN memegang prinsip supremasi hukum, pemerintahan yang baik, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sesuai piagam pendiriannya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengucapkan selamat atas kembalinya AS dalam multilateralisme setelah 4 tahun masa pemerintahan Donald Trump yang dianggap tidak bersahabat terhadap aturan dan institusi internasional.
“Kepemimpinan AS dalam kerja sama internasional dan multilateralisme akan berkontribusi membuat dunia tempat yang lebih baik bagi semua. Kerja sama harus diutamakan,” kata Retno.
“Sekarang merupakan saat yang kritis, di mana lima butir konsensus perlu segera diimplementasikan”, lanjutnya.
Pekan lalu, Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet turut mendesak ASEAN untuk segera menunjuk sosok yang dipilih sebagai utusan yang akan memfasilitasi dialog antarsemua pihak yang berkonflik di Myanmar.
Bachelet turut meminta ASEAN ikut melibatkan perwakilan pemerintah sipil bayangan negara itu, National Unity Government (NUG), dalam dialog tersebut.
“Sangat mendesak bagi ASEAN untuk menunjuk utusan atau tim khusus untuk melakukan semacam dialog politik,” kata Bachelet.
Perpecahan Internal
Hunter Marston, peneliti Asia Tenggara di Coral Bell School of Asia-Pacific Affairs di The Australian National University, menyesalkan lambatnya penunjukkan utusan khusus akibat perpecahan internal antara kubu demokrasi dan militer di ASEAN terkait siapa sosok yang akan dipilih untuk posisi itu.
Marston menyebut kubu demokrasi di ASEAN antara lain Indonesia, Filipina dan Singapura, sementara kubu militer diwakili oleh Thailand.
“Dua pesaing utama untuk utusan khusus adalah mantan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda dan diplomat Thailand Virasakdi Futrakul, meski Malaysia juga mengajukan alternatif lain yakni Razali Ismail,” kata Marston kepada BenarNews, merujuk Razali, diplomat Malaysia yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB.
"Kedua calon itu mencerminkan perpecahan antara pendukung demokrasi dan militer, jadi kegamangan itu berpusar pada soal apakah harus memperlakukan junta Myanmar dengan lunak atau melakukan pendekatan yang lebih ambisius yang berdasar pada nilai, yang diwakili oleh calon Indonesia."
Kondisi perpecahan semakin menjadi rumit manakala Brunei Darussalam dipandang tidak menunjukkan sedikitpun kemauan untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam situasi ini, kata Marston. Brunei menjabat sebagai Ketua ASEAN untuk tahun ini.
Menurut Marston seruan Blinken dan komentarnya tentang Myanmar merupakan hal yang signifikan karena menteri luar negeri Myanmar versi junta, Wunna Maung Lwin, hadir dalam pertemuan daring itu.
“Jadi pernyataan itu merupakan pesan langsung AS kepada rekannya di ASEAN dan junta bahwa AS mendukung tindakan yang lebih tegas dari ASEAN untuk restorasi demokrasi di Myanmar,” ujarnya.
Momentum Sudah Lewat
Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies di Jakarta, mengatakan tidak jelasnya tenggat waktu penunjukkan utusan khusus ASEAN maupun implementasi empat poin konsensus lainnya menunjukkan komitmen kawasan yang semakin kabur untuk membantu memfasilitasi perdamaian di Myanmar.
Sama seperti Marston, Dinna juga berpendapat negara-negara anggota ASEAN berdiri pada prinsip dan kepentingan yang berbeda sehingga sulit untuk menyamakan persepsi.
“Penunjukkan utusan khusus ASEAN menurut saya tidak bisa diharapkan, sudah lewat momentumnya,” kata Dinna kepada BenarNews.
Pihaknya berpendapat saat ini Indonesia, sebagai salah satu penggagas dan negara terbesar di ASEAN, perlu membuat gebrakan dalam mengambil keputusan dengan cara lain untuk mempercepat diplomasi perdamaian, salah satunya dengan menggalang dukungan dari mitra eksternal dalam hal implementasi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 14 Juni lalu.
“Pada dasarnya ASEAN sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam kasus Myanmar ini. Saya tetap mendorong agar Indonesia mengambil peran lebih berani karena negara-negara lain di ASEAN pasti tidak akan ambil posisi tersebut yang konsekuensinya ini akan terus macet,” kata Dinna.
Resolusi Majelis Umum PBB mendesak militer Burma untuk memulihkan pemerintahan demokratis, dan mendesak anggota PBB untuk "mencegah masuknya pasokan senjata" ke negara itu. Empat dari 10 negara anggota ASEAN—Kamboja, Laos, Thailand, Brunei Darussalam—beserta Cina dan Rusia abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi tersebut.
Laut Cina Selatan
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro L. Locsin, mengatakan negaranya mendukung pemulihan status quo politik sebelum kudeta di Myanmar.
“Itu berarti membebaskan Daw Aung San Suu Kyi dan oposisi terpilih lainnya di penjara. Tidak ada cara lain kecuali cara itu. Sejauh ini, hal itu belum terjadi,” ujar Locsin dalam sambutannya di pertemuan menlu AS-ASEAN.
Locsin mengatakan meski terhambat pandemi COVID-19, pembahasan tentang peraturan perilaku (code of conduct atau COC) di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Cina tetap berlangsung.
“Sebagai koordinator ASEAN-Cina, kami berjanji untuk menyampaikan draft COC yang jauh lebih pendek dan lebih mudah dicerna namun tetap komprehensif untuk bacaan kedua,” ujarnya.
Locsin memuji AS atas dukungan negara itu terhadap keputusan hakim pengadilan internasional tahun 2016 yang memenangkan Filipina atas gugatan negara itu terhadap klaim Cina atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.
“Ini adalah hukum internasional yang mengikat dan penerapan UNCLOS yang paling otoritatif pada hak fitur maritim di Laut Cina Selatan,” ujarnya, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
“Dengan demikian, ini berkontribusi pada tatanan berbasis aturan di ASEAN dan menguntungkan semua negara yang menggunakan perairan penting yaitu Laut Cina Selatan. Lain dari itu hanyalah gertakan semata,” ujarnya, sepertinya merujuk pada Cina.